PEKANBARU — Kebakaran hutan dan kebakaran lahan di Riau kembali mendorong mobilisasi tim penanggulangan darurat, seiring langkah penguatan koordinasi lintas sektor yang digelar Polda Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau pada Senin (27/4). Dalam rapat itu, pemerintah daerah menegaskan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November, sementara aparat menyiapkan langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran dari darat hingga udara menghadapi kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang.
Rakor berlangsung di Aula Tribrata lantai 5 Mapolda Riau dan dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, dengan kehadiran Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, unsur TNI, instansi vertikal, BPBD, hingga perwakilan dunia usaha. Pertemuan ini digelar untuk menyamakan komando lapangan dan memastikan penanggulangan kebakaran berjalan serentak, dari pencegahan hingga penegakan hukum, ketika titik api berpotensi muncul berulang di lahan gambut.
Riau perkuat koordinasi karhutla setelah rakor lintas sektoral di Polda
Di forum tersebut, Plt Gubernur SF Hariyanto menekankan bahwa karhutla bukan pekerjaan satu institusi. Menurutnya, keberhasilan pengendalian sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha yang beroperasi dekat kawasan rawan terbakar. Pesan itu sekaligus menegaskan alasan mobilisasi sumber daya harus bisa dilakukan tanpa menunggu eskalasi membesar.
Pemprov Riau menyampaikan, dari 12 kabupaten/kota, 10 daerah sudah menetapkan status siaga, sementara dua lainnya masih berproses. Dalam konteks lapangan, status ini berfungsi sebagai dasar penyiapan personel, logistik, serta mekanisme komando ketika laporan titik panas meningkat dan membutuhkan tim darurat untuk bergerak cepat.
Rakor juga diwarnai suasana duka. Plt Gubernur menyampaikan belasungkawa atas gugurnya seorang personel saat penanganan pada Maret, pengingat bahwa operasi di area gambut dan semak kering membawa risiko tinggi bagi petugas. Dalam situasi seperti itu, kesiapan prosedur keselamatan dan jalur evakuasi menjadi bagian tak terpisahkan dari respons bencana alam yang dapat berubah cepat ketika angin menguat.
Prediksi kemarau lebih kering dan potensi El Nino dorong kesiapsiagaan
BMKG memaparkan bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang, seiring potensi pengaruh El Nino. Kapolda Herry Heryawan menyoroti ancaman “Super El Nino” yang, dalam catatan sejarah, pernah berasosiasi dengan krisis asap besar pada 1997 dan 2015 hingga lintas batas. Penekanan itu memperjelas mengapa pencegahan didorong menjadi garis depan, bukan sekadar reaksi ketika api sudah membesar.
Pemprov Riau menyebut telah menyiapkan langkah strategis, termasuk alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dukungan operasi udara, dan rencana modifikasi cuaca. Tujuannya, menurut pemerintah daerah, untuk mencegah keterlambatan respons dan menghindari perbedaan persepsi di lapangan yang sering terjadi saat beberapa instansi bergerak dengan prosedur berbeda.
Di luar agenda pemerintah, Polda Riau memaparkan kerja edukasi yang sudah berjalan hampir setahun terakhir. Materinya menyasar perubahan perilaku warga soal pembukaan lahan agar tidak memicu kebakaran berulang di titik yang sama. Polda mencatat edukasi telah dilakukan di 73 kampus dan sosialisasi di banyak sekolah, disertai program penanaman pohon melalui gerakan Green Policing. Pertanyaannya, seberapa cepat pesan itu menutup celah praktik pembakaran yang masih muncul di musim kering?
Strategi pemadaman dan pemantauan hotspot disiapkan dari hulu ke hilir
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan kesiapan “dari hulu hingga hilir”: pencegahan, respons cepat, hingga penegakan hukum. Rencana aksi yang disampaikan mencakup optimalisasi embung air, operasi modifikasi cuaca, pendirian posko siaga, pemasangan CCTV untuk pemantauan hotspot, serta patroli intensif di wilayah rawan. Kerangka ini dirancang agar tim penanggulangan darurat bisa memotong waktu respons ketika laporan awal masuk.
Di tingkat daerah, paparan juga datang dari Bupati Siak Afni Zulkifli terkait restorasi gambut, BPBD soal kesiapsiagaan, serta pemaparan BMKG tentang prakiraan musim. Pada sesi penutup, para pihak menandatangani komitmen bersama sebagai sinyal bahwa koordinasi tidak berhenti di ruang rapat, melainkan diterjemahkan ke penugasan lapangan dan pelaporan harian.
Konteks operasional ini selaras dengan kebijakan pemerintah daerah pada periode sebelumnya ketika Riau menghadapi peningkatan karhutla. Dalam laporan Kantor Berita ANTARA terkait perpanjangan tanggap darurat pada 2025, BPBD Riau menyebut status diperpanjang selama 14 hari karena cuaca kering dan titik api yang belum sepenuhnya padam. Saat itu, upaya mencakup helikopter water bombing, pemadaman terpadu darat, dan patroli udara, sementara karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Siak.
ANTARA juga melaporkan kebakaran terparah dalam periode tersebut terjadi di Rokan Hilir, dengan sekitar 1.098 hektare terbakar dalam kurun sebulan dan sebagian kejadian diduga disengaja. Data semacam itu menjadi rujukan penting dalam rakor terbaru: pencegahan dan pengawasan harus menutup ruang pembakaran, sekaligus memastikan pemadaman kebakaran tidak terkendala akses air, logistik, maupun koordinasi ketika asap mulai menebal.
