London kembali menjadi panggung bagi arah baru kebijakan energi Inggris. Pekan ini, pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer mengaitkan agenda domestik soal rencana energi dan sumber energi dengan diplomasi ekonomi yang lebih luas, saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke ibu kota Inggris. Di tengah tekanan biaya hidup, kebutuhan modernisasi jaringan listrik, dan target transisi energi, pemerintah Inggris menekankan perlunya dukungan yang lebih terarah agar investasi energi mengalir ke proyek-proyek beremisi lebih rendah, termasuk energi terbarukan. Dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi di London, pemerintah Inggris juga menempatkan kerja sama internasional sebagai salah satu jalur untuk memperkuat ekosistem pembiayaan, inovasi, dan pengembangan keahlian. Di sisi lain, kemitraan yang diperbarui dengan Indonesia membawa isu efisiensi energi—yang kerap dipandang sebagai “sumber energi” tercepat—ke dalam diskusi yang lebih besar tentang ketahanan pasokan dan daya saing industri. Pertanyaannya, bagaimana rencana dukungan ini diterjemahkan menjadi proyek konkret, dan apa dampaknya bagi sektor energi Inggris yang sedang bertransformasi?
London jadi panggung rencana dukungan energi saat Starmer dan Prabowo luncurkan Kemitraan Strategis
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia yang baru di London, dalam kunjungan Prabowo ke Inggris minggu ini. Peluncuran tersebut diposisikan sebagai tonggak hubungan bilateral, dengan penekanan pada masa depan yang lebih makmur, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat kedua negara.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyampaikan kemitraan ini dirancang tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, universitas, organisasi budaya, masyarakat sipil, dan publik. Narasi itu sejalan dengan kebutuhan sektor energi yang makin bergantung pada kolaborasi lintas aktor, dari pembuat kebijakan hingga pemilik modal dan lembaga riset.
Dalam paket kerja sama tersebut, Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kyle dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menandatangani Economic Growth Partnership (EGP). Dokumen itu menempatkan energi bersih, ekonomi digital, infrastruktur, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan sebagai sektor prioritas untuk memperlancar perdagangan dan mendorong investasi dua arah.
Bagi Inggris, pengaitan antara perdagangan dan energi mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis: rencana dukungan bagi sektor energi Inggris tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan rantai pasok, standar teknis, dan kebutuhan talenta. Isu tersebut menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya, yakni bagaimana program-program efisiensi energi dirancang agar cepat dieksekusi.
UK PACT Tahap II menonjolkan efisiensi energi sebagai sumber energi yang “paling cepat”
Di Jakarta, pemerintah Indonesia dan Inggris melanjutkan kemitraan efisiensi energi melalui peluncuran UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) Tahap II. Program ini diumumkan akan berjalan 2025 hingga 2027, dengan dana hibah lebih dari £4,4 juta—sekitar Rp98,86 miliar—menurut paparan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dalam peluncuran pada 3 Juni 2025.
Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menyebut Tahap II diarahkan untuk memperkuat ekosistem efisiensi energi, termasuk inovasi pembiayaan dan investasi. Dalam logika rencana energi modern, efisiensi kerap diperlakukan sebagai sumber energi “baru”: mengurangi konsumsi berarti mengurangi kebutuhan pasokan, menekan emisi, dan memperkecil beban jaringan.
UK PACT Tahap II difokuskan pada empat ranah: efisiensi untuk UMKM; transformasi efisiensi di gedung pemerintah dan swasta melalui model energy service company (ESCO) dan pembiayaan inovatif; penguatan kapasitas regional serta penyelarasan kebijakan melalui peta jalan dan proyek percontohan tingkat kota; serta pengembangan skema asuransi hemat energi untuk membuat iklim investasi lebih aman.
Amanda McLoughlin, Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, menyatakan UK PACT sejak 2021 telah memberi dukungan teknis dan menghadirkan gagasan baru pada efisiensi energi, transportasi rendah karbon, serta penetapan harga karbon. Penekanan pada “pipeline” proyek siap investasi dan perluasan proyek percontohan menegaskan bahwa dukungan publik kini diarahkan untuk memperkecil risiko awal. Dari sini, taruhannya bergeser ke pertanyaan: apakah pendekatan serupa bisa mempercepat investasi energi dan energi terbarukan di Inggris sendiri?
Dampak bagi sektor energi Inggris: sinyal rencana energi, investasi, dan penguatan talenta
Rangkaian agenda di London menunjukkan cara pemerintah Inggris membingkai dukungan bagi sektor energi: menggabungkan kebijakan domestik, kerja sama perdagangan, dan pembangunan kapasitas. Penandatanganan EGP menempatkan energi bersih dan ekonomi digital dalam satu kerangka yang sama, mencerminkan realitas bahwa elektrifikasi, pengelolaan data, dan modernisasi sistem menjadi satu paket tantangan.
Di jalur people-to-people, British Council disebut akan terus mendorong kerja sama pendidikan, bahasa Inggris, dan budaya. Dalam forum diskusi bersama Prabowo dan pimpinan universitas Inggris, Sir Steve Smith ditunjuk sebagai Penasihat Khusus untuk kelompok kerja Pendidikan, sekaligus diluncurkan Jaringan Universitas Inggris-Indonesia. Ada pula ambisi melatih 300.000 guru bahasa Inggris dan pembaruan nota kesepahaman untuk kolaborasi ekonomi kreatif serta budaya.
Bagi ekosistem energi, langkah-langkah pendidikan ini tidak terlepas dari kebutuhan tenaga kerja pada proyek-proyek transisi, termasuk kemampuan audit energi, manajemen proyek, hingga pemahaman teknologi digital yang menopang sistem kelistrikan. Bahkan dalam konteks Indonesia, Eniya mencontohkan ESCO lokal dan auditor energi sebagai jalur penciptaan green jobs—sebuah ilustrasi yang relevan bagi Inggris ketika mendorong efisiensi bangunan, peningkatan kinerja industri, dan percepatan energi terbarukan.
Dengan menyatukan rencana, dukungan, dan diplomasi ekonomi dalam satu pekan yang padat di London, pemerintah Inggris memberi sinyal bahwa rencana energi tidak hanya soal pembangkitan, tetapi juga soal pembiayaan, standar, dan ketersediaan keterampilan. Pada akhirnya, keberhasilan rencana dukungan untuk sektor energi Inggris akan diukur dari seberapa cepat investasi energi berubah menjadi proyek nyata yang mengurangi beban tagihan dan memperkuat ketahanan pasokan.
