Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, kembali mengalami erupsi pada akhir April 2024 yang mendorong evakuasi besar-besaran warga dari pulau-pulau sekitar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status aktivitasnya ke Level IV (Awas) per Selasa, 30 April 2024 dini hari, di tengah laporan kolom letusan yang mencapai 5.000 meter dan awan panas yang mengarah ke laut. Di lapangan, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah memperpanjang tanggap darurat serta mengatur perpindahan ribuan orang ke lokasi yang dinilai lebih aman.

Erupsi ini kembali menempatkan wilayah kepulauan Sulawesi pada kondisi siaga, bukan hanya karena hujan batu dan penyebaran abu, tetapi juga ancaman gelombang akibat runtuhan material ke laut. Sejumlah ahli mengingatkan risiko bencana alam lanjutan, termasuk potensi tsunami vulkanik, sehingga warga diminta tetap waspada dan menjauhi area pesisir hingga ada pernyataan aman dari otoritas.

Erupsi Gunung Ruang dan status Awas PVMBG memicu peringatan bahaya berlapis

Peningkatan aktivitas Gunung Ruang pada 30 April 2024 ditandai dengan erupsi yang dilaporkan mengirim kolom abu hingga sekitar 5.000 meter dari puncak, dengan sebaran condong ke timur dan selatan. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan erupsi disertai aliran awan panas yang mencapai laut pada sektor timur laut pulau, sebuah indikator yang memperkuat keputusan PVMBG menaikkan status menjadi Level IV (Awas).

Dalam rekomendasinya, otoritas meminta warga di Pulau Tagulandang dalam radius 7 kilometer segera dipindahkan ke luar zona bahaya. Imbauan penggunaan masker juga ditekankan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat penyebaran abu dan paparan gas vulkanik, yang selama kejadian dilaporkan mengganggu aktivitas harian warga di beberapa titik pengungsian.

Risiko tsunami menjadi perhatian khusus karena karakter gunung api yang berada di pulau kecil. Ahli Vulkanologi ITB Mirzam Abdurrachman menjelaskan potensi tsunami bisa terjadi dari dua arah, mengingat gunung ini berdiri di atas kaldera tua yang terbuka ke barat sehingga potensi longsoran tidak hanya ke satu sisi. Kekhawatiran ini menguat karena sejarah kawasan: PVMBG juga merujuk catatan tsunami pada 1871 yang berdampak di sisi barat Tagulandang.

Ketika letusan gunung berapi bertemu laut, kenapa risiko bisa berubah cepat?

Dalam konteks letusan gunung berapi di pulau vulkanik, peristiwa runtuhan material ke laut dapat memicu gelombang mendadak, berbeda dari tsunami tektonik. Itu sebabnya, imbauan untuk menjauhi garis pantai disampaikan bersamaan dengan perintah evakuasi radius bahaya, meski sebagian warga sebelumnya sempat melihat aktivitas menurun setelah erupsi pertengahan April.

Di pos pengamatan, aktivitas seismik yang dicatat pada 29 April 2024 menunjukkan lonjakan signifikan: BNPB merinci adanya 15 gempa guguran, 237 gempa vulkanik dangkal, dan 425 gempa vulkanik dalam, disertai gempa tektonik lokal dan jauh. Dalam situasi seperti ini, perubahan status dan rekomendasi bisa bergeser dalam hitungan jam, dan itulah yang membuat fase waspada publik menjadi kunci untuk menekan korban.

Evakuasi besar-besaran dari Tagulandang dan Ruang saat tanggap darurat diperpanjang

Operasi evakuasi berlangsung dengan fokus memindahkan warga dari Pulau Tagulandang dan memastikan Pulau Ruang terkosongkan dari permukiman di zona rawan. Dalam konferensi pers yang dikutip dari laporan media, BNPB menyebut dukungan armada laut untuk membawa warga dari Tagulandang ke Pulau Siau, dengan jumlah terdampak yang dilaporkan mencapai lebih dari 11.000 jiwa pada fase tersebut.

Kisah warga menggambarkan tekanan psikologis yang menyertai pengungsian berulang. Ongki Kumambong, guru honorer asal Pulau Ruang, menceritakan keluarganya berpindah dari Pulau Ruang ke pesisir Tagulandang sejak erupsi 18 April, lalu kembali bergeser ke wilayah yang lebih aman setelah hujan batu dan abu menjangkau pesisir. Di pengungsian, listrik sempat padam dan akses komunikasi terbatas, membuat informasi resmi menjadi pegangan utama untuk menentukan langkah berikutnya.

Di tingkat nasional, pemerintah juga menyoroti kebutuhan relokasi. Dalam keterangan Sekretariat Kabinet, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan pengungsi dan meminta percepatan penentuan lokasi relokasi yang sesuai, termasuk pengecekan lapangan oleh kementerian terkait serta penyusunan kebutuhan anggaran untuk pemulihan. Pada saat yang sama, tanggap darurat ditetapkan hingga pertengahan Mei 2024, sebagaimana disampaikan BNPB melalui rilis yang dikutip sejumlah kantor berita.

Pengungsian berulang menguji logistik di wilayah kepulauan Sulawesi

Geografi kepulauan Sulawesi membuat pemindahan massa bergantung pada cuaca dan kapal, sementara sebaran material vulkanik dapat mengubah rute dalam waktu singkat. BNPB juga melaporkan pengiriman bantuan seperti terpal, paket makanan, dan tenda, termasuk upaya mencapai Manado lewat jalur laut ketika operasional penerbangan terdampak.

Di lapangan, pemerintah daerah dan petugas SAR menghadapi tantangan ganda: memastikan pengungsian berjalan tertib sekaligus mencegah warga kembali terlalu cepat ke area berbahaya karena ikatan terhadap rumah dan kebun. Di fase krisis seperti ini, satu pertanyaan selalu muncul: seberapa lama warga harus menunggu sebelum bisa pulang, dan apa yang tersisa ketika mereka kembali?

Dampak penyebaran abu dan gangguan transportasi setelah erupsi di Sulawesi Utara

Dampak penyebaran abu meluas ke fasilitas publik dan aktivitas ekonomi. Sejumlah laporan menyebut kerikil dan batu kecil merusak atap rumah di Tagulandang, sementara abu mengganggu jarak pandang dan memicu penutupan sementara beberapa bandara di kawasan, termasuk Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado pada periode krisis. Gangguan ini memperlihatkan bagaimana satu peristiwa bencana alam di pulau kecil dapat berdampak ke konektivitas regional.

Data BNPB yang dikutip media juga mencatat banyaknya bangunan yang terdampak dalam periode erupsi April 2024, mencakup rumah, tempat ibadah, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Bagi sektor layanan digital dan komunikasi darurat, kejadian ini kembali menegaskan pentingnya pembaruan informasi lintas kanal—dari rilis pemerintah, pemantauan PVMBG, hingga peringatan BMKG—karena warga membutuhkan kepastian praktis: apakah jalur aman masih terbuka, kapan kapal berikutnya berangkat, dan di mana titik layanan kesehatan tersedia.

Sejarah 1871 dan pelajaran mitigasi untuk letusan gunung berapi di pulau kecil

Rujukan terhadap tsunami 1871—yang dalam catatan sejarah disebut menimbulkan gelombang sangat tinggi dan korban jiwa—muncul kembali dalam rekomendasi kebencanaan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperjelas skenario terburuk. Pada 2024, peringatan sempat dicabut ketika aktivitas menurun, namun dinaikkan lagi saat kegempaan dan erupsi meningkat di akhir bulan. Pola naik-turun ini membuat pesan mitigasi menjadi sederhana tetapi krusial: tetap waspada dan patuhi zona larangan, terutama di pesisir.

Dengan status Awas dan operasi tanggap darurat yang berjalan, fokus berikutnya berada pada stabilisasi pengungsian, penilaian kerusakan, serta keputusan relokasi yang akan menentukan apakah warga bisa kembali atau harus memulai dari tempat baru. Bagi Sulawesi Utara, krisis ini menjadi pengingat bahwa mitigasi di wilayah kepulauan bukan hanya soal gunung, tetapi juga soal laut, logistik, dan ketahanan layanan publik.